Bank Investasi Eropa Setop Pembiayaan ke Proyek Energi Kotor

Ilustrasi proyek EBT. (Facebook/Joko Widodo).


Bank Investasi Eropa (European Investment Bank/EIB) mengumumkan akan berhenti menyalurkan pembiayaan ke proyek bahan bakar fosil pada akhir 2021. Perusahaan memutuskan untuk fokus pada inovasi energi bersih atau energi baru terbarukan (EBT).

Dilansir dari CNN.com, Jumat (15/11), kebijakan baru EIB membuka hingga 1 triliun euro untuk mendukung investasi lingkungan berkelanjutan. Investasi tersebut untuk memenuhi pangsa EBT sebesar 32 persen di Uni Eropa pada 2030 mendatang.

"Kami akan berhenti membiayai proyek bahan bakar fosil dan kami akan meluncurkan strategi investasi iklim yang paling ambisius dari lembaga keuangan publik mana pun," kata Presiden EIB Werner Hoyer.


Senada dengan Hoyer, Wakil Presiden EIB Andrew McDowell mendorong upaya mengurangi kenaikan emisi dengan menyebut kebijakan yang akan diterapkan oleh EIB sebagai suatu tonggak penting dalam melawan pemanasan global.

"Kami telah mencapai kompromi untuk mengakhiri pembiayaan untuk proyek-proyek bahan bakar fosil yang tidak terkendali, termasuk gas, mulai akhir tahun 2021," ujar McDowell.

Sebelumnya, pembangkit listrik asal Inggris Drax Power Station, salah satu produsen polutan terbesar di Eropa Barat, telah menghasilkan 15 persen dari EBT melalui operasi unit biomassa.  Melalui perubahan tersebut, kini Drax hanya memiliki 6 persen dari daya yang berasal dari batubara dan bertujuan untuk berhenti menggunakannya.

"Kami mungkin mengurangi emisi kami lebih dari utilitas lainnya di dunia dengan mengubah cara kami menghasilkan listrik," ujar CEO Drax Group Will Gardner kepada CNN Business pada (23/10).

Peralihan Drax juga dibantu oleh subsidi yang terdiri dari bahan tanaman dan pertanian sebagai pengganti batubara. Tahun lalu, Drax menerima subsidi dari pemerintah hingga US$1 miliar.


Share:

Ramai-ramai Lirik Dompet Digital, Facebook hingga Google


Ramai-ramai Lirik Dompet Digital, Facebook hingga Google Ilustrasi dompet digital. (CNN Indonesia/Eka Santhika Parwitasari).

Perusahaan teknologi ramai-ramai melirik bisnis dompet digital. Di Indonesia, masyarakat mulai akrab dengan Gopay, Ovo, Dana, Doku, dan LinkAja. Sementara, e-commerce raksasa China mengenalkan pembayaran non-tunai Alipay, termasuk WeChat Pay.

Dunia barat juga tak mau ketinggalan. Yang terbaru, Facebook, WhatsApp, dan Google juga akan mengenalkan alat transaksi pembayaran.

Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat 39 penerbit uang elektronik, baik yang berbasis kartu maupun server per September 2019.

Pertumbuhan peredarannya sangat pesat. Per September 2019, total uang elektronik yang beredar mencapai 257,08 juta unit atau melonjak 7,5 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

Untuk transaksi isi ulang (top up) saja, biaya yang dipungut berkisar Rp750 hingga Rp1.500 per transaksi. Selain itu, masih ada komisi dari merchant discount rate (MDR) atau biaya yang dibayarkan merchant atas setiap transaksi yang berkisar 0,15 persen hingga 1 persen dari nilai transaksi.Dari sisi transaksi juga terlihat lompatan, baik dari sisi volume maupun nominal. Pada Januari-September 2019, volume transaksi mencapai 3,72 miliar atau 27,4 persen di atas volume transaksi sepanjang tahun lalu, 2,92 miliar.

Dari sisi nominal, nilai transaksi uang elektronik sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini sudah mencapai Rp95,74 triliun atau melonjak hampir dua kali lipat dari total transaksi tahun lalu yang sebesar Rp47,2 triliun.

Tak heran aplikator penyedia layanan sistem pembayaran melalui uang elektronik kian menjamur. Pasalnya, pengamat perbankan Achmad Deni Deruri menyebut potensi penerimaan komisi atas transaksi sangat menggiurkan. Terlebih, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan penetrasi sistem pembayaran non-tunai masih terbatas.

Ketentuan komisi atas uang elektronik sendiri sudah diatur BI dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG).


"Sudah ada standar dari BI komisinya berapa, sehingga mereka (perusahaan) bersaing untuk mendapatkan volume (transaksi) yang banyak. Taruhlah komisi Rp1.000 per transaksi, kalau 1 juta orang sudah Rp1 miliar," ujar Deni kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11).

Bisnis ini, menurut Deni, juga berkepanjangan. Sebab, transaksi pembayaran selalu dilakukan setiap hari oleh masyarakat. Bahkan, di saat krisis ekonomi sekalipun. "Sistem pembayaran itu kan kebutuhan sehari-sehari, aliran darah dari perekonomian," imbuhnya.

Bagi perekonomian, sistem pembayaran yang mudah dan efisien akan berdampak positif. Permintaan barang bisa meningkat karena konsumen yang tadinya kesulitan membayar, kini memiliki opsi pembayaran yang lebih mudah.


Ramai-ramai Lirik Dompet Digital, Facebook hingga GoogleIlustrasi dompet digital. (CNN Indonesia/Eka Santhika Parwitasari).
Pembayaran berbagai kewajiban dan tagihan masyarakat juga bisa lebih tepat waktu. Misalnya, dalam hal pembayaran pajak. "Terkadang, seseorang tak membayar tagihan karena tidak tahu cara membayarnya," jelasnya.

Di sisi lain, fenomena ini memberikan tantangan bagi ekosistem sistem pembayaran. Dari sisi regulator, keamanan dan perlindungan konsumen harus dikedepankan.

Pelaku industri juga berkewajiban untuk melindungi data-data konsumen, sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak, kepercayaan konsumen bisa runtuh.

Selain itu, kemudahan sistem pembayaran, sambung Deni, pada akhirnya juga akan mengubah perilaku konsumen. Bayangkan, kini seseorang yang ingin berbelanja tidak perlu keluar rumah, cukup melalui ketukan jari di telepon genggam.

"Mereka (perusahaan) sudah punya ekosistem yang bisa dijadikan profit, tidak perlu membangun ekosistem baru lagi," terang Piter.Sistem pembayaran yang efisien juga membuat perputaran uang dan barang semakin cepat. Kondisi ini menuntut kesiapan dari sisi produksi barang untuk memenuhi permintaan.

"Kemudahan pembayaran juga membuat selera konsumen cepat berubah, sehingga produsen harus mampu berinovasi untuk bisa mengejar," tuturnya.

Direktur Riset Center of Reforms in Economic Reform Piter Abdullah Redjalam menilai wajar perusahaan berbasis teknologi masuk ke bisnis sistem pembayaran. Sebab, perusahaan sudah memiliki ekosistem yang dibutuhkan.

Ekosistem yang dimaksud adalah pengguna yang memiliki ketergantungan pada layanan serta fitur aplikasi yang siap dikembangkan. Misalnya, aplikasi Facebook yang penggunanya mencapai miliaran.


Di awal, perusahaan penyedia layanan saling berebut pengguna dan volume transaksi. Tidak heran, perusahaan rela jor-joran membakar uang untuk menarik pengguna sebanyak-banyaknya.

Pada tahap ini, pengguna akan dimanjakan dengan berbagai promo, mulai dari diskon tunai maupun cashback di mitra merchant. "Mereka (perusahaan) berlomba untuk memberikan yang terbaik. Perlombaan itu akan menguntungkan bagi konsumen," katanya.

Sampai di satu titik, konsumen kembali rasional dalam berbelanja. Kondisi itu tak lepas dari berkurangnya promo yang ditawarkan dan keterbatasan pendapatan. "Kalau uangnya terbatas, mereka (konsumen) akan belanja segitu-segitu saja," jelasnya.

Setelah masuk ke tahap ini, penyedia layanan sistem pembayaran berharap pengguna dengan sendirinya memilih menggunakan transaksi non tunai karena sudah merasa ketergantungan.

Pada titik ini, konsumen memilih transaksi non tunai karena menyadari keunggulannya dibandingkan transaksi tunai, terutama dalam hal kemudahan, efisiensi, dan keamanan.


Share:

Jokowi: BPJS Kesehatan Defisit Karena Salah Kelola

Presiden Jokowi. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut defisit BPJS Kesehatan karena kesalahan pengelolaan. Lebih spesifik ia mengatakan kesalahan ada pada pengelolaan iuran peserta mandiri.

Menurut Jokowi, peserta mandiri yang seharusnya membayar iuran per bulan, malah tidak memenuhi kewajibannya. Karenanya, ia menegaskan akan mengintensifkan penagihan iuran.

"Kami sudah bayari yang 96 juta peserta, dibayar oleh APBN. Tetapi, di BPJS Kesehatan terjadi defisit karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya, di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan," ujarnya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD DR H Abdul Moelok di Bandar Lampung, Jumat (15/11).

Sidak ke RSUD Abdul Moelok dilakukan Jokowi untuk mengetahui pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien. Ia menyebut sekitar 90 persen pasien telah menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Dalam sidak, mantan wali kota Solo itu menuturkan lebih banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibiayai oleh anggaran APBN.

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN.

Sementara, peserta dari kategori PBI yang dibiayai anggaran APBD mencapai 37.887.281 orang. Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 ditanggung oleh negara.

"Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu," tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

Turut mendampingi Presiden dalam sidak tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.




Share:

Jokowi 'Jemput' Investasi Hyundai Rp14 T ke Korsel Bulan Ini

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. (CNN Indonesia/Safir Makki).


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan mengatakan Indonesia akan menandatangani kesepakatan investasi mobil listrik senilai US$1 miliar dengan Hyundai akhir bulan ini.

Kesepakatan tersebut akan ditandatangani saat di sela-sela kunjungan Presiden Jokowi ke Negeri Gingseng tersebut.

" Jadi berangkat 24 November, signing mungkin 25 atau 26 November. Hyundai mau investasi kira-kira USD 1 Miliar di industri mobil listrik di dekat Karawang (Jawa Barat) sana. Tanahnya sekitar 600 hektare," kata Menko Luhut dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (13/11) malam.

Luhut berharap setelah kesepakatan ditandatangani, Hyundai bisa segera merealisasikan investasi mereka.

"Ya sesegera lah. Tapi seperti di Karawang, itu hanya mulai konstruksi saja," pungkasnya.

Luhut berharap nantinya investasi yang dilakukan Hyunda di Indonesia bisa memberikan manfaat ekonomi besar. Agar manfaat tersebut bisa didapat, ia akan meminta kepada pihak Hyundai agar dalam berproduksi, mereka bisa menggunakan bahan baku dari Indonesia.

"Mereka sudah saya minta pakai bahan dari Morowali. Kemudian ban mobil, pesawat terbang, karet dari kita. Sekarang Dunlop, sudah. Jadi nanti semua mobil listrik yang diproduksi di Indonesia pakai karet ban dari karet kita," katanya.


Share:

Ahok Akan Jadi Bos, Saham BUMN Kompak Melemah

Ilustrasi IHSG. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).


Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut bakal ditunjuk menjadi bos BUMN. Kabar muncul usai Ahok bertemu Menteri BUMN Erick Thohir Rabu (13/11).

Usai pertemuan, Ahok mengaku diminta Erick untuk ikut mengurusi BUMN. Ia tidak menyebut BUMN mana yang ia akan urusi.

Tapi berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, saat Ahok menyatakan rencana penunjukan tersebut, empat kursi direktur utama BUMN memang tengah kosong.


BUMN tersebut adalah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT PLN (Persero) Tbk, dan PT Inalum (Persero). Namun demikian, isu penunjukan tersebut tampaknya belum direspon positif di pasar. Beberapa saham perusahaan pelat merah yang berpotensi dipimpin Ahok justru bergerak lesu.


Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dibuka menguat ke posisi Rp310 per saham. Pada penutupan perdagangan Rabu (13/11) saham dengan kode KRAS itu terpantau koreksi 1,31 persen ke level Rp302.


Saat jeda perdagangan, saham Krakatau Stell turun 1,31 persen ke Rp302. Sejak awal tahun, saham Krakatau Steel sudah melemah 24,88 persen.

Selain KRAS, Ahok diprediksi akan menempati posisi penting pada PT Inalum (Persero). Untuk diketahui, Inalum sendiri merupakan holding BUMN pertambangan yang meliputi PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Ketiga saham itu, juga tak terangkat pada perdagangan hari ini. Saham Timah dibuka stagnan pada posisi Rp800 per saham.


Pada perdagangan kemarin, saham Timah turun 1,25 persen ke level Rp790. Usai dibuka stagnan, saham dengan kode TINS itu justru koreksi 1,25 persen ke Rp790 pada sesi I. Sejak awal tahun, saham Timah berhasil menguat 4,64 persen.

Sementara itu, saham Bukit Asam terpantau tidak bergerak di level Rp2.550. Pada perdagangan kemarin, saham Bukit Asam turun 4,71 persen ke level Rp2.430.

Tak jauh berbeda dengan saham Timah, saham Bukit Asam juga melemah 4,71 persen ke 2.430 pada jeda perdagangan. Sejak awal tahun, saham dengan kode PTBA ini turun tajam 43,49 persen.

Lebih lanjut, Senada, saham Antam terpantau stagnan di level Rp820 per saham. Pada perdagangan kemarin, saham Antam melemah 1,83 persen ke posisi Rp805.

Setelah dibuka stagnan, saham dengan kode ANTM itu berada di zona merah dengan turun 1,83 persen ke Rp805 per saham.

Di sisi lain, saat ini terdapat dua perusahaan pelat merah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta tidak memiliki direktur utama. Keduanya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk.

Saham Bank Mandiri dibuka stagnan di posisi Rp6.875 per saham. Pada perdagangan kemarin, saham Mandiri turun 1,82 persen ke Rp6.750.

Setelah dibuka stagnan, saham Mandiri juga turun 1,82 persen ke Rp6.750.

Sedangkan, Saham Bank BTN dibuka stagnan di level Rp1.840 per saham. Pada perdagangan kemarin, saham BTN turun 0,54 persen ke Rp1.830 per saham.

Usai tak bergerak, saham BTN melemah 0,54 persen ke Rp1.830 per saham. Di luar perusahaan pelat merah yang tercatat di bursa, Ahok disebut berpeluang memimpin PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191114124349-92-448265/ahok-akan-jadi-bos-saham-bumn-kompak-melemah
Share:

Jokowi Desak Pemda Segera Belanjakan Dana Transfer APBN



Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah segera membelanjakan dana transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp856,9 triliun. Ia berharap pencairan dana untuk tender proyek mulai dilakukan pada Januari 2020.

Hal ini disampaikannya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (14/11). Seluruh kepala daerah dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju turut hadir dalam acara tersebut.

"Saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan, mulai secepatnya belanja terutama belanja modal bagi DIPA yang tadi sudah diserahkan," ucap Jokowi usai penyerahan DIPA kepada kepala daerah.


Kepala negara mengatakan belanja anggaran transfer ke daerah harus segera dilakukan agar konsumsi pemerintah dapat memicu konsumsi dunia usaha hingga masyarakat. Ia berharap kebijakan fiskal bisa menumbuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor perekonomian nasional.

Kendati ingin kepala daerah segera melakukan belanja anggaran, namun ia tetap ingin penggunaan anggaran dilakukan seoptimal mungkin. Artinya, belanja tidak dilakukan dengan asal habis, namun benar-benar memberi dampak pembangunan bagi masyarakat.Menurutnya, ini perlu dilakukan karena ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global masih terus berlangsung. Hal ini membuat Indonesia sulit mengharapkan sumbangan pertumbuhan dari pasar global.

Untuk itu, Indonesia perlu mengandalkan konsumsi domestik guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya belanja pemerintah pusat dan daerah.

"Diharapkan fiskal kita, belanja APBN, bisa trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, segera setelah ini lakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan, jangan tunggu-tunggu, ini perintah," katanya.

Jokowi bahkan tidak ingin kepala daerah mengulangi kebiasaan di mana baru menghabiskan anggaran ketika akhir tahun tiba. "Belanja secepat-cepatnya. Jangan sampai seperti kemarin, November ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi," imbuhnya.


"Jangan hanya sent yang diurus, tapi delivered. Jangan bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen, tapi rakyat tidak dapat manfaat atau tidak dari belanja itu," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga ingin para kepala daerah bisa bersinergi dengan sesama kepala daerah dan kementerian/lembaga lain dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Ia tidak ingin kepala daerah justru saling mengedepankan ego dalam melakukan pembangunan di daerah masing-masing, sehingga tidak sinkron dengan pusat.



"Contoh, kami mau selesaikan Mandalika dan Labuan Bajo. Menteri PUPR kerjakan jalannya ke kawasan, runway diperpanjang oleh Kemenhub, pemda konsentrasi di pembebasan lahan, baik di kabupaten/kota dan provinsi. Jadi semua menuju ke satu titik, sehingga semua pekerjaan selesai," terangnya.

Tak ketinggalan, orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta para kepala daerah agar terus mencapai fokus pembangunan lima tahun ke depan, yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terlebih, pemerintah pusat sudah menyiapkan program Kartu Prakerja yang nantinya akan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191114135802-532-448298/jokowi-desak-pemda-segera-belanjakan-dana-transfer-apbn
Share:

Recent Posts